DPR dan pemerintah menyepakati pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dilakukan tanpa tes. Pengangkatan tersebut ditargetkan mulai Januari 2027. Keputusan bersama ini menjadi jawaban nyata atas penantian panjang puluhan ribu tenaga pengajar yang selama ini mengabdi dengan status kepegawaian belum tetap.
Kebijakan mengenai pengalihan guru PPPK paruh waktu tanpa tes dicapai setelah Komisi X DPR menggelar koordinasi intensif bersama jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Skema peralihan otomatis ini dirancang untuk memberikan jaminan kesejahteraan serta perlindungan hukum yang lebih memadai bagi para pendidik di berbagai daerah.
Melalui kemudahan prosedur ini, para pengajar dapat memfokuskan energi penuh mereka pada peningkatan mutu serta kualitas pembelajaran murid di sekolah. Pemerintah dan parlemen menilai bahwa dedikasi serta rekam jejak mengajar para guru paruh waktu sudah cukup menjadi acuan verifikasi tanpa perlu dibebani lagi oleh ujian akademis formal.
Penegasan Komisi X DPR Mengenai Mekanisme Tanpa Ujian
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, kesepakatan itu telah dibahas bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia menegaskan guru PPPK paruh waktu tidak perlu mengikuti tes untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu.
“Nah, ini barusan kami bahas di dalam dengan Mendikdasmen bahwa tegas kesepakatan pemerintah dengan DPR, pengalihan paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu tanpa tes,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).
Lalu mengatakan berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah, PPPK paruh waktu akan otomatis dialihkan menjadi PPPK mulai Januari 2027.
“Tapi kesepakatan DPR dan pemerintah bahwa PPPK paruh waktu otomatis menjadi PPPK mulai Januari 2027,” tuturnya.
Perbedaan Jalur Penuh Waktu Dan Seleksi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah menekankan garis pemisah yang amat jelas antara alur pembaruan status internal PPPK dengan mekanisme pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan ini perlu dipahami secara mendalam agar tidak memicu kekeliruan persepsi di kalangan tenaga kependidikan.
Ia kembali menegaskan pengangkatan tersebut dilakukan untuk menjadi PPPK penuh waktu. Sementara tenaga PPPK yang ingin beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap harus mengikuti tes.
“Penuh waktu. Yang mau menjadi PNS itu yang lewat tes. Paruh waktu menjadi penuh waktu anggarannya sudah kami sepakati 23 triliun mulai tahun 2027 dan bulan Januari,” ungkapnya.
Implementasi pengalihan guru PPPK paruh waktu tanpa tes memberikan jaminan kepastian posisi penuh waktu secara langsung tanpa rintangan evaluasi tertulis. Namun, bagi pengajar yang secara sukarela bercita-cita mengalihkan status kepegawaiannya menjadi PNS penuh, tahapan seleksi kompetensi nasional yang terbuka serta akuntabel tetap wajib diikuti sesuai aturan aparatur sipil negara.
Kuota Penerima Dan Kesiapan Anggaran Anggaran Negara
Skala cakupan dari program penetapan status ini menyasar jumlah pendidik yang sangat besar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penganggaran APBN dipersiapkan secara matang guna memastikan kesiapan finansial negara saat kebijakan mulai dieksekusi secara serentak.
Lalu menyebut jumlah guru PPPK paruh waktu yang akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mencapai sekitar 240 ribu orang.
“Full diangkat tanpa tes. Ada sekitar 240 ribuan. Jadi kemarin mungkin beliau (Mendagri Tito Karnavian) salah membahasakan,” katanya.
Alokasi dana sebesar 23 triliun rupiah yang disetujui parlemen akan dikucurkan mulai awal tahun anggaran 2027. Kepastian dukungan dana terpusat ini menjamin seluruh hak gaji, tunjangan kinerja, serta fasilitas pendukung bagi para pendidik yang diangkat dapat ditransfer secara tepat waktu tanpa hambatan di tingkat kas daerah.
Penjelasan Mendikdasmen Terkait Pendataan Daerah
Senada, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan guru PPPK paruh waktu akan diangkat ke penuh waktu tanpa tes. Tes akan dilakukan bagi guru yang ingin menjadi PNS.
“Oh nggak, nggak. Kalau yang paruh waktu penuh waktu tanpa tes. Jadi sekarang sudah ada pendataan yang kami minta kepada pemerintah daerah sekarang ini untuk nanti per 1 Januari 2027 status mereka sudah berubah,” kata Mu’ti.
“Jadi tanpa tes. Yang tes adalah yang PNS. Jumlahnya? Tadi kan ada 242 (ribu) sekian tadi,” sambungnya.
Tahapan pengalihan guru PPPK paruh waktu tanpa tes kini berfokus pada pengumpulan data riil dari seluruh dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi. Pemutakhiran basis data terpadu ini sangat krusial agar seluruh guru yang memenuhi kualifikasi terdaftar dengan benar sebelum tanggal perubahan status resmi diberlakukan.
Clarifikasi Pernyataan Dan Sikap Pemerintah Terkait Tes
Sebelumnya, sempat muncul wacana mengenai skema seleksi bagi para guru paruh waktu yang menuai respons dari berbagai pihak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap pemerintah menyiapkan tes bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru paruh waktu yang ingin beralih menjadi PPPK penuh waktu. Tito mengatakan guru yang tidak lulus tes tidak akan dipecat maupun dirumahkan.
“Tadi kesimpulannya akan diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes, ya dan kemudian nanti dijadikan pegawainya Kemendikdasmen kalau lulus,” kata Tito usai pertemuan dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).
“Kalau nggak lulus, ya tetap mereka statusnya dipertahankan. Nggak dipecat atau dirumahkan, tidak ya. Tapi tetap dibiayai oleh Kemendikdasmen dari dana BOS sekolah, yang langsung dari Kemendikdasmen kepada sekolah itu,” lanjutnya.
Tito menyebut terdapat keinginan agar PPPK paruh waktu dapat menjadi penuh waktu, sementara PPPK penuh waktu dapat menjadi PNS. Untuk tenaga guru, Tito menyebut terdapat sekitar 172 ribu guru PPPK paruh waktu yang ingin diangkat ke penuh waktu. Kendati demikian, hasil kesepakatan final terbaru dalam rapat Komisi X DPR menegaskan kembali bahwa skema pengalihan guru PPPK paruh waktu tanpa tes merupakan keputusan tunggal yang berlaku resmi.
Cara Cek Data dan Status Kepegawaian Guru Secara Daring
Para pendidik dapat memantau kesesuaian data keaktifan diri secara mandiri guna memastikan identitasnya sudah tercatat dalam sistem penyesuaian status kepegawaian kementerian.
Berikut petunjuk pengecekan data kepegawaian melalui sistem daring:
- Buka aplikasi Browser yang terpasang pada komputer atau perangkat HP Anda.
- Akses laman portal resmi layanan data GTK milik Kemendikdasmen melalui bilah alamat Browser.
- Masukkan data identitas berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependudukan (NUPTK).
- Pilih menu pemantauan status verifikasi data guru pada dasbor utama di layar HP Anda.
- Klik tombol pencarian dan tunggu hingga sistem menampilkan rincian riwayat keaktifan mengajar Anda.
- Periksa dengan teliti kesesuaian data sekolah induk, jumlah jam mengajar, serta kelengkapan dokumen administrasi.
- Segera hubungi operator sekolah atau dinas pendidikan setempat untuk perbaikan data jika ditemukan ketidaksesuaian sebelum batas waktu pendataan berakhir.
Sinergi antara pemutakhiran data yang akurat dari pemerintah daerah serta pengawalan anggaran oleh DPR menjadi kunci utama agar pengangkatan massal pada awal tahun 2027 mendatang berjalan tanpa kendala teknis. Kepastian status kepegawaian ini diharapkan mampu meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta motivasi para guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air.